BUMN Siap Produksi Converter BBG*

Teks: Fauzi Djamal
Foto: Seno (Kementerian BUMN)

Sejumlah BUMN gotong royong memproduksi converter kit BBM ke BBG. Upaya ini merupakan bukti kongkret dukungan BUMN atas program pembatasan BBM bersubsidi yang akan diterapkan pemerintah pada 1 April mendatang.

Rencana pemerintah menerapkan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disambut positif BUMN. Sejumlah BUMN menyatakan kesiapannya untuk memproduksi alat konversi (converter kit) bahan bakar gas (BBG). Bahkan Kementerian BUMN memastikan pasokan kebutuhan converter kit BBG dalam negeri dapat dipenuhi oleh BUMN sehingga tidak perlu impor.

“Saya sudah kumpulkan sejumlah BUMN untuk membicarakan soal converter BBG. Kami siap menyediakan dan memproduksi converter 100 persen, jadi tidak perlu impor. Saya juga telah mengecek kesiapan BUMN secara langsung dengan melihat kemampuan pabriknya untuk memproduksi converter kit BBG,” kata Menteri Dahlan Iskan.

Sejumlah BUMN yang terlibat dalam pembuatan converter BBG di antaranya PT Krakatau Steel Tbk, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Inti, PT Pindad, PT Boma Bisma Indra, PT Dok Perkapalan Surabaya, PT Inka, dan PT Bharata Indonesia. Proyek ini akan dipimpin PTDI yang juga akan menentukan standar dan kualitas converter kit.

Untuk tahap awal, tangki dan alat konversi BBG hasil buatan BUMN mencapai 300 ribu unit. Pada tahun berikutnya, jumlah produksi akan ditingkatkan hingga sebanyak 1 juta unit. Bentuk converter kit yang diproduksi terdiri dari dua jenis yaitu pengalihan BBM ke CNG (compressed natural gas) dan dari BBM ke LGV (liquid gas for vehicles). Harga kedua alat tersebut berkisar Rp12-14 juta per unit, namun memiliki desain yang berbeda.

Nantinya, converter kit akan dipasang di dalam mobil namun penggunaan premium masih tetap diperlukan tapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Premium berguna sebagai starter awal mesin dan sebagai cadangan jika gas habis. Terpasang pula sebuah alat yang mengatur perpindahan premium ke gas. Setelah menyala dari premium akan pindah ke gas. Jika ada masalah, dari gas akan mati dan pindah ke premium.

“Jangan khawatir karena converter kit yang diproduksi PTDI aman dan sudah diuji coba serta dapat dipertanggunjawabkan kehandalannya. PTDI juga sudah menerapkan standar kualitas tabung dan converter kit yang akan diproduksi sehingga aman penggunaannya. Teknologi ini sudah banyak diterapkan di sejumlah negara di dunia dan kasus tabung gas meledak hampir tidak ada,” jelas Dahlan.

Menurut rencana, pemerintah akan menerapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April. Ada tiga opsi yang disiapkan pemerintah untuk mendukung program tersebut. Cara pertama adalah membatasi penggunaan premium untuk kendaraan roda empat pribadi di Jawa-Bali sejak 1 April 2012 untuk dialihkan ke BBM non subsidi. Jika opsi ini berjalan 100 persen, dapat menghemat 5,8 juta kiloliter (kl) BBM bersubsidi.

Cara kedua adalah penggunaan CNG (compressed natural gas) yang ditargetkan pada 44 ribu kendaraan umum diharapkan dapat menghemat 0,18 juta kl. Sedangkan cara ketiga, penggunaan LGV (liquid gas for vehicles) pada 250 ribu kendaraan umum dan pribadi. Cara ini diharapkan dapat menghemat 0,23 juta kl. Jadi, total penghematan BBM bersubsidi mencapai 6,21 juta kl. Dengan demikian, konsumsi BBM bersubsidi tahun 2012 bisa turun dari perkiraan semula 43,70 juta kl menjadi 37,49 juta kl.

Penggunaan RFID

Selain memproduksi converter kit, PTDI bersama PT Inti juga membuat RFID (radio frequency identification technology). Alat ini berguna untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi karena berfungsi untuk memantau jumlah ketersediaan bahan bakar. Pemasangan RFID akan dilakukan di mobil dan di SPBU.

Diungkapkan Dahlan, penggunaan RFID merupakan salah satu cara untuk mendukung program pembatasan BBM bersubsidi. Karenanya, produksi massal RFID perlu dilakukan mengingat alat ini akan digunakan di sejumlah SPBU Pertamina dan angkutan umum seperti mikrolet, dan angkot.

Pada Oktober 2011, Kementerian ESDM mulai menerapkan RFID untuk angkutan umum di Terminal Senen hingga Kampung Melayu, Jakarta. Kementerian ESDM merogoh Rp3 miliar untuk pengadaan alat kendali konsumsi BBM subsidi, RFID di Mikrolet M-01 jurusan Senen-KP.Melayu, dan empat SPBU di Jatinegara dan Matraman Raya. Penggunaan RFID ini ditargetkan bisa menghemat konsumsi BBM jenis premium sebanyak 6,2 juta kl per tahun.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, penggunaan RFID akan mengurangi penggunaan premium sebanyak 6,2 juta kl. Uji coba yang dilakukan pada Oktober 2011, hasilnya cukup bagus. Mulai Januari 2012, ESDM kembali melakukan uji coba penggunaan RFID terhadap 254 mikrolet yang dipasang tanda deteksi BBM bersubsidi. Hingga akhir tahun 2012, Kementerian ESDM akan menambah penggunaan RFID di beberapa kota-kota besar yang berada di Jawa dan Bali seperti di Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya. []

*Majalah Camar Pelni Maret 2012

Kapal 3 in 1, Ide Kreatif Atasi Kesulitan Usaha*

Teks: Fauzi Djamal
Foto: Pelni

Keinginan perusahaan memodifikasi kapal penumpang mampu berfungsi mengangkut barang yang disebut Kapal 3 in 1 direspon positif Menteri BUMN Dahlan Iskan. Selain mampu mengurangi hambatan sistem logistik nasional, Kapal 3 in 1 dipastikan mendongkrak pendapatan perusahaan.

Ada cerita menarik usai rapat koordinasi Kementerian BUMN dengan BUMN yang diselenggarakan pada 12 Desember 2011 di Gedung Pertamina, Jakarta. Acara yang dikemas khusus Kementerian BUMN ini sejatinya membahas sejumlah permasalahan yang ada di BUMN namun dalam pelaksanaannya berkembang menjadi sebuah diskusi yang menarik dan dinamis karena melibatkan seluruh peserta yang merupakan para direktur utama BUMN yang berjumlah 141 BUMN.

Mengutip pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam laman dahlaniskan.wordpress.com terungkap kekagumannya atas banyaknya ide kreatif dalam mengelola perusahaan dari para direktur utama BUMN yang muncul saat rapat koordinasi Kementerian BUMN dengan BUMN. Ide kreatif ini merupakan solusi atas berbagai persoalan yang sedang dihadapi BUMN dan aksi korporasi yang nyata untuk meningkatkan laba perusahaan. Ia pun memuji sejumlah BUMN yang memiliki ide segar dalam menjalankan usaha. Salah satunya adalah PT Pelni.

“Ide-ide segar dari BUMN menjadi bukti bahwa berpikir kreatif lebih penting daripada terus-menerus mengeluh. Selama ini ada gejala terlalu banyak energi para pimpinan BUMN untuk mengeluh, ngomel, ikut menghujat,” kata Dahlan.

Diungkapkan Dahlan, salah satu ide kreatif datang dari PT Pelni. Direktur Utama Pelni Jussabela Sahea menyampaikan tentang ide Kapal 3 in 1. Ide ini bermula dari menurunnya jumlah penumpang kapal. Sejak maraknya penerbangan murah 10 tahunan yang lalu, penumpang kapal Pelni menurun drastis. Tinggal 50 persen. Tentu, Pelni mengalami kerugian yang sangat besar.

Ditengah himpitan kerugian yang besar, lanjut dia, Pelni tidak boleh menghentikan operasi dan Pelni harus tetap mengemban tugas merangkai pulau-pulau Nusantara. Jika Pelni tidak beroperasi, tidak ada pilihan bagi masyarakat golongan bawah yang ingin bepergian. Sekarang saja, kalau ada kapal Pelni yang masuk dok untuk diperbaiki, harga-harga barang di suatu daerah terpencil langsung naik drastis.

Situasi makin pelik saat Pelni menyadari bahwa sebagian penumpangnya merupakan para pedagang kecil yang hanya dengan menggunakan kapal Pelni mampu membawa barang dalam jumlah banyak dengan biaya yang murah. Bahkan, untuk kilogram tertentu, tidak perlu membayar. Di saat pesawat semakin ketat dalam mengontrol berat barang bawaan, Pelni menjadi tumpuan bagi pedagang kecil antarpulau.

“Melihat gejala baru itu, teman-teman di Pelni bertekad mengubah semua kapalnya menjadi Kapal 3 in 1. Tujuannya agar mampu mengangkut orang dan juga mengangkut barang tak terkecuali ternak. Artinya, sebagian ruang penumpang yang kini separo kosong itu diubah untuk bisa dimasuki kontainer. Setidaknya, 20 kontainer mampu dimuat. Bahkan, jumlahnya bisa lebih banyak jika kontainernya yang lebih kecil,” tutur Dahlan.

Pangkas hambatan logistik

Dijelaskan Dahlan, saat ini direksi Pelni sedang mendesain kontainer mini untuk ditempatkan di Kapal 3 in 1. Upaya ini bertujuan untuk menambah fleksibilitas sekaligus agar biaya modifikasinya lebih murah. Cukup mengadakan crane yang ukurannya kecil yang lebih murah. Untuk itu, Pelni akan bekerja sama dengan Fakultas Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). Sebab, ITS sudah punya pengalaman meredesain kapal Pelni untuk kepentingan serupa.

“Beberapa hari lalu, sebelum matahari terbit, saya melihat kapal yang sudah dimodifikasi itu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saya juga sempatkan melihat terminal baru penumpang Pelni di situ. Terminal baru yang dibangun Pelindo II ini sangat berselera tinggi. Tidak kalah dengan bandara sekelas Juanda, Surabaya. Desainnya futuristik. Ruang tunggunya mengejutkan. Saya juga minta lebih banyak pohon ditanam agar lebih sejuk. Nantinya, penumpang kapal Pelni tidak akan merasa rendah diri daripada penumpang pesawat terbang,” jelas Dahlan.

Ide kreatif Pelni, tambah Dahlan, sudah disampaikan kepada Presiden SBY. Responnya sangat positif dan sangat menghargai. Bahkan Presiden SBY berhadap upaya redesain kapal Pelni bisa ikut mengatasi kesulitan sistem logistik nasional terutama untuk daerah-daerah yang belum berkembang. Misalnya, daerah Jawa yang masih memerlukan daging sapi yang luar biasa besar. Tetapi, kiriman sapi dari Indonesia Timur sangat mahal. Sebab, tidak ada kapal khusus angkutan sapi. Kapal khusus sapi harus besar. Padahal, sapi yang akan diangkut, meskipun banyak, tersebar di daerah-daerah kecil. Tidak mungkin kapal khusus bisa melayaninya.

“Dengan kapal Pelni 3 in 1, lima atau enam ekor sapi dari satu daerah sudah bisa diangkut ke Jawa dengan ongkos yang murah. Presiden berharap ide kreatif ini bisa mendorong masyarakat di Indonesia Timur lebih semangat menernakkan sapi. Bisa menjual sapi dengan mudah dengan harga yang baik,” tutur Dahlan penuh harap.

Bagi Dahlan, ide Kapal 3 in 1 Pelni akan mengatasi ketidakseimbangan angkutan barang antarwilayah Indonesia. Kapal-kapal Pelni yang menuju Indonesia Timur selalu penuh barang kalau meninggalkan Jakarta atau Surabaya. Tetapi, ketika kembali ke Jawa, tidak banyak barang yang diangkut. Sayang sekali kalau kapal itu kosong.

“Dengan angkutan barang dan ternak ini, kapal Pelni yang kembali ke Jawa bisa penuh muatan. Dengan demikian, pendapatan Pelni bisa lebih baik. Bahkan menurut hitungan direksi Pelni, Kapal 3 in 1 mampu meningkatkan pendapatan Pelni hingga 300 persen. Kreativitas seperti itu akan terus didorong di semua BUMN. Hal ini penting, karena dapat menggantikan sikap yang hanya mengeluh atau cengeng,” tegas Dahlan. []

*Majalah Camar Pelni Maret 2012

Direksi BUMN Dilarang Punya Staf Ahli*

Teks: Fauzi Djamal
Foto: Kementerian BUMN

Keberadaan staf ahli dan staf khusus pada dewan direksi dan dewan komisaris BUMN dikritik Menteri BUMN Dahlan Iskan. Menurutnya, fungsi staf ahli dan staf khusus tidak diperlukan karena membuat sistem manajemen BUMN tidak berjalan efektif. Selain itu, posisi staf ahli tidak dikenal dalam struktur organisasi. Karenanya, Kementerian BUMN mengeluarkan aturan larangan penggunaan staf ahli dan staf khusus pada BUMN.

“Seharusnya direksi dan komisaris BUMN tidak menggunakan staf ahli dan staf khusus. Keberadaannya akan saya hapus. Untuk apa staf ahli dan staf khusus yang belum tentu ahli. Kita harus percaya struktur. Instruksinya sudah dikeluarkan Kementerian BUMN,” tegas Dahlan.

Larangan komisaris dan direksi BUMN memiliki staf ahli dan staf khusus tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN bernomor S-375/MBU.Wk/2011 tertanggal 5 Desember 2011. Dalam suratnya, Menteri BUMN meminta jabatan staf ahli dan staf khusus pada komisaris dan direksi BUMN sudah tidak adalah lagi paling lambat 1 Januari 2012 sedangkan staf ahli dan staf khusus yang diangkat pejabat di bawah direksi agar dihilangkan paling lambat 1 Juli 2012.

Melalui surat itu, Menteri BUMN juga meminta kepada BUMN hanya memiliki komite audit dan satu komite lainnya dengan keanggotaan masing-masing komite yang berasal dari luar dewan komisaris atau dewan pengawas maksimal dua orang. BUMN juga tidak boleh membentuk mengangkat karyawan BUMN menjadi anggota komite audit dan anggota komite lainnya. Aturan ini wajib dipenuhi BUMN paling lambat 1 Januari 2012. bagi BUMN yang menerbitkan obligasi tetap harus mematuhi kebijakan tersebut. Namun disesuaikan dengan peraturan pasar modal dan aturan di sektor BUMN tertentu tersebut.

Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin menambahkan anggota dewan komisaris dan pengawas BUMN hanya diperbolehkan untuk menjabat pada satu BUMN sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Selanjutnya, Kementerian BUMN akan melakukan penataan sesuai dengan kebijakan tersebut.

Mahmuddin mengingatkan agar seluruh kegiatan usaha BUMN harus direncanakan dengan baik dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) sehingga seluruh program kerja operasional BUMN dapat berjalan dengan baik dan efektif. Menurutnya, semua investasi yang ada dalam RKAP harus didukung dengan studi kelayakan atau setidaknya studi pendahuluan yang dilengkapi dengan skema pembiayaan yang baik.

“RKAP harus dibuat dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, serta pertumbuhan dan perkembangan nilai perusahaan yang berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), ketaatan kepada peraturan perundangan, serta dilengkapi dengan kajian hukum,” jelas Mahmuddin. []

*Majalah Camar Pelni Maret 2012