BUMN Siap Produksi Converter BBG*

Teks: Fauzi Djamal
Foto: Seno (Kementerian BUMN)

Sejumlah BUMN gotong royong memproduksi converter kit BBM ke BBG. Upaya ini merupakan bukti kongkret dukungan BUMN atas program pembatasan BBM bersubsidi yang akan diterapkan pemerintah pada 1 April mendatang.

Rencana pemerintah menerapkan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disambut positif BUMN. Sejumlah BUMN menyatakan kesiapannya untuk memproduksi alat konversi (converter kit) bahan bakar gas (BBG). Bahkan Kementerian BUMN memastikan pasokan kebutuhan converter kit BBG dalam negeri dapat dipenuhi oleh BUMN sehingga tidak perlu impor.

“Saya sudah kumpulkan sejumlah BUMN untuk membicarakan soal converter BBG. Kami siap menyediakan dan memproduksi converter 100 persen, jadi tidak perlu impor. Saya juga telah mengecek kesiapan BUMN secara langsung dengan melihat kemampuan pabriknya untuk memproduksi converter kit BBG,” kata Menteri Dahlan Iskan.

Sejumlah BUMN yang terlibat dalam pembuatan converter BBG di antaranya PT Krakatau Steel Tbk, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Inti, PT Pindad, PT Boma Bisma Indra, PT Dok Perkapalan Surabaya, PT Inka, dan PT Bharata Indonesia. Proyek ini akan dipimpin PTDI yang juga akan menentukan standar dan kualitas converter kit.

Untuk tahap awal, tangki dan alat konversi BBG hasil buatan BUMN mencapai 300 ribu unit. Pada tahun berikutnya, jumlah produksi akan ditingkatkan hingga sebanyak 1 juta unit. Bentuk converter kit yang diproduksi terdiri dari dua jenis yaitu pengalihan BBM ke CNG (compressed natural gas) dan dari BBM ke LGV (liquid gas for vehicles). Harga kedua alat tersebut berkisar Rp12-14 juta per unit, namun memiliki desain yang berbeda.

Nantinya, converter kit akan dipasang di dalam mobil namun penggunaan premium masih tetap diperlukan tapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Premium berguna sebagai starter awal mesin dan sebagai cadangan jika gas habis. Terpasang pula sebuah alat yang mengatur perpindahan premium ke gas. Setelah menyala dari premium akan pindah ke gas. Jika ada masalah, dari gas akan mati dan pindah ke premium.

“Jangan khawatir karena converter kit yang diproduksi PTDI aman dan sudah diuji coba serta dapat dipertanggunjawabkan kehandalannya. PTDI juga sudah menerapkan standar kualitas tabung dan converter kit yang akan diproduksi sehingga aman penggunaannya. Teknologi ini sudah banyak diterapkan di sejumlah negara di dunia dan kasus tabung gas meledak hampir tidak ada,” jelas Dahlan.

Menurut rencana, pemerintah akan menerapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April. Ada tiga opsi yang disiapkan pemerintah untuk mendukung program tersebut. Cara pertama adalah membatasi penggunaan premium untuk kendaraan roda empat pribadi di Jawa-Bali sejak 1 April 2012 untuk dialihkan ke BBM non subsidi. Jika opsi ini berjalan 100 persen, dapat menghemat 5,8 juta kiloliter (kl) BBM bersubsidi.

Cara kedua adalah penggunaan CNG (compressed natural gas) yang ditargetkan pada 44 ribu kendaraan umum diharapkan dapat menghemat 0,18 juta kl. Sedangkan cara ketiga, penggunaan LGV (liquid gas for vehicles) pada 250 ribu kendaraan umum dan pribadi. Cara ini diharapkan dapat menghemat 0,23 juta kl. Jadi, total penghematan BBM bersubsidi mencapai 6,21 juta kl. Dengan demikian, konsumsi BBM bersubsidi tahun 2012 bisa turun dari perkiraan semula 43,70 juta kl menjadi 37,49 juta kl.

Penggunaan RFID

Selain memproduksi converter kit, PTDI bersama PT Inti juga membuat RFID (radio frequency identification technology). Alat ini berguna untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi karena berfungsi untuk memantau jumlah ketersediaan bahan bakar. Pemasangan RFID akan dilakukan di mobil dan di SPBU.

Diungkapkan Dahlan, penggunaan RFID merupakan salah satu cara untuk mendukung program pembatasan BBM bersubsidi. Karenanya, produksi massal RFID perlu dilakukan mengingat alat ini akan digunakan di sejumlah SPBU Pertamina dan angkutan umum seperti mikrolet, dan angkot.

Pada Oktober 2011, Kementerian ESDM mulai menerapkan RFID untuk angkutan umum di Terminal Senen hingga Kampung Melayu, Jakarta. Kementerian ESDM merogoh Rp3 miliar untuk pengadaan alat kendali konsumsi BBM subsidi, RFID di Mikrolet M-01 jurusan Senen-KP.Melayu, dan empat SPBU di Jatinegara dan Matraman Raya. Penggunaan RFID ini ditargetkan bisa menghemat konsumsi BBM jenis premium sebanyak 6,2 juta kl per tahun.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, penggunaan RFID akan mengurangi penggunaan premium sebanyak 6,2 juta kl. Uji coba yang dilakukan pada Oktober 2011, hasilnya cukup bagus. Mulai Januari 2012, ESDM kembali melakukan uji coba penggunaan RFID terhadap 254 mikrolet yang dipasang tanda deteksi BBM bersubsidi. Hingga akhir tahun 2012, Kementerian ESDM akan menambah penggunaan RFID di beberapa kota-kota besar yang berada di Jawa dan Bali seperti di Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya. []

*Majalah Camar Pelni Maret 2012

Kapal 3 in 1, Ide Kreatif Atasi Kesulitan Usaha*

Teks: Fauzi Djamal
Foto: Pelni

Keinginan perusahaan memodifikasi kapal penumpang mampu berfungsi mengangkut barang yang disebut Kapal 3 in 1 direspon positif Menteri BUMN Dahlan Iskan. Selain mampu mengurangi hambatan sistem logistik nasional, Kapal 3 in 1 dipastikan mendongkrak pendapatan perusahaan.

Ada cerita menarik usai rapat koordinasi Kementerian BUMN dengan BUMN yang diselenggarakan pada 12 Desember 2011 di Gedung Pertamina, Jakarta. Acara yang dikemas khusus Kementerian BUMN ini sejatinya membahas sejumlah permasalahan yang ada di BUMN namun dalam pelaksanaannya berkembang menjadi sebuah diskusi yang menarik dan dinamis karena melibatkan seluruh peserta yang merupakan para direktur utama BUMN yang berjumlah 141 BUMN.

Mengutip pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam laman dahlaniskan.wordpress.com terungkap kekagumannya atas banyaknya ide kreatif dalam mengelola perusahaan dari para direktur utama BUMN yang muncul saat rapat koordinasi Kementerian BUMN dengan BUMN. Ide kreatif ini merupakan solusi atas berbagai persoalan yang sedang dihadapi BUMN dan aksi korporasi yang nyata untuk meningkatkan laba perusahaan. Ia pun memuji sejumlah BUMN yang memiliki ide segar dalam menjalankan usaha. Salah satunya adalah PT Pelni.

“Ide-ide segar dari BUMN menjadi bukti bahwa berpikir kreatif lebih penting daripada terus-menerus mengeluh. Selama ini ada gejala terlalu banyak energi para pimpinan BUMN untuk mengeluh, ngomel, ikut menghujat,” kata Dahlan.

Diungkapkan Dahlan, salah satu ide kreatif datang dari PT Pelni. Direktur Utama Pelni Jussabela Sahea menyampaikan tentang ide Kapal 3 in 1. Ide ini bermula dari menurunnya jumlah penumpang kapal. Sejak maraknya penerbangan murah 10 tahunan yang lalu, penumpang kapal Pelni menurun drastis. Tinggal 50 persen. Tentu, Pelni mengalami kerugian yang sangat besar.

Ditengah himpitan kerugian yang besar, lanjut dia, Pelni tidak boleh menghentikan operasi dan Pelni harus tetap mengemban tugas merangkai pulau-pulau Nusantara. Jika Pelni tidak beroperasi, tidak ada pilihan bagi masyarakat golongan bawah yang ingin bepergian. Sekarang saja, kalau ada kapal Pelni yang masuk dok untuk diperbaiki, harga-harga barang di suatu daerah terpencil langsung naik drastis.

Situasi makin pelik saat Pelni menyadari bahwa sebagian penumpangnya merupakan para pedagang kecil yang hanya dengan menggunakan kapal Pelni mampu membawa barang dalam jumlah banyak dengan biaya yang murah. Bahkan, untuk kilogram tertentu, tidak perlu membayar. Di saat pesawat semakin ketat dalam mengontrol berat barang bawaan, Pelni menjadi tumpuan bagi pedagang kecil antarpulau.

“Melihat gejala baru itu, teman-teman di Pelni bertekad mengubah semua kapalnya menjadi Kapal 3 in 1. Tujuannya agar mampu mengangkut orang dan juga mengangkut barang tak terkecuali ternak. Artinya, sebagian ruang penumpang yang kini separo kosong itu diubah untuk bisa dimasuki kontainer. Setidaknya, 20 kontainer mampu dimuat. Bahkan, jumlahnya bisa lebih banyak jika kontainernya yang lebih kecil,” tutur Dahlan.

Pangkas hambatan logistik

Dijelaskan Dahlan, saat ini direksi Pelni sedang mendesain kontainer mini untuk ditempatkan di Kapal 3 in 1. Upaya ini bertujuan untuk menambah fleksibilitas sekaligus agar biaya modifikasinya lebih murah. Cukup mengadakan crane yang ukurannya kecil yang lebih murah. Untuk itu, Pelni akan bekerja sama dengan Fakultas Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). Sebab, ITS sudah punya pengalaman meredesain kapal Pelni untuk kepentingan serupa.

“Beberapa hari lalu, sebelum matahari terbit, saya melihat kapal yang sudah dimodifikasi itu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Saya juga sempatkan melihat terminal baru penumpang Pelni di situ. Terminal baru yang dibangun Pelindo II ini sangat berselera tinggi. Tidak kalah dengan bandara sekelas Juanda, Surabaya. Desainnya futuristik. Ruang tunggunya mengejutkan. Saya juga minta lebih banyak pohon ditanam agar lebih sejuk. Nantinya, penumpang kapal Pelni tidak akan merasa rendah diri daripada penumpang pesawat terbang,” jelas Dahlan.

Ide kreatif Pelni, tambah Dahlan, sudah disampaikan kepada Presiden SBY. Responnya sangat positif dan sangat menghargai. Bahkan Presiden SBY berhadap upaya redesain kapal Pelni bisa ikut mengatasi kesulitan sistem logistik nasional terutama untuk daerah-daerah yang belum berkembang. Misalnya, daerah Jawa yang masih memerlukan daging sapi yang luar biasa besar. Tetapi, kiriman sapi dari Indonesia Timur sangat mahal. Sebab, tidak ada kapal khusus angkutan sapi. Kapal khusus sapi harus besar. Padahal, sapi yang akan diangkut, meskipun banyak, tersebar di daerah-daerah kecil. Tidak mungkin kapal khusus bisa melayaninya.

“Dengan kapal Pelni 3 in 1, lima atau enam ekor sapi dari satu daerah sudah bisa diangkut ke Jawa dengan ongkos yang murah. Presiden berharap ide kreatif ini bisa mendorong masyarakat di Indonesia Timur lebih semangat menernakkan sapi. Bisa menjual sapi dengan mudah dengan harga yang baik,” tutur Dahlan penuh harap.

Bagi Dahlan, ide Kapal 3 in 1 Pelni akan mengatasi ketidakseimbangan angkutan barang antarwilayah Indonesia. Kapal-kapal Pelni yang menuju Indonesia Timur selalu penuh barang kalau meninggalkan Jakarta atau Surabaya. Tetapi, ketika kembali ke Jawa, tidak banyak barang yang diangkut. Sayang sekali kalau kapal itu kosong.

“Dengan angkutan barang dan ternak ini, kapal Pelni yang kembali ke Jawa bisa penuh muatan. Dengan demikian, pendapatan Pelni bisa lebih baik. Bahkan menurut hitungan direksi Pelni, Kapal 3 in 1 mampu meningkatkan pendapatan Pelni hingga 300 persen. Kreativitas seperti itu akan terus didorong di semua BUMN. Hal ini penting, karena dapat menggantikan sikap yang hanya mengeluh atau cengeng,” tegas Dahlan. []

*Majalah Camar Pelni Maret 2012

Direksi BUMN Dilarang Punya Staf Ahli*

Teks: Fauzi Djamal
Foto: Kementerian BUMN

Keberadaan staf ahli dan staf khusus pada dewan direksi dan dewan komisaris BUMN dikritik Menteri BUMN Dahlan Iskan. Menurutnya, fungsi staf ahli dan staf khusus tidak diperlukan karena membuat sistem manajemen BUMN tidak berjalan efektif. Selain itu, posisi staf ahli tidak dikenal dalam struktur organisasi. Karenanya, Kementerian BUMN mengeluarkan aturan larangan penggunaan staf ahli dan staf khusus pada BUMN.

“Seharusnya direksi dan komisaris BUMN tidak menggunakan staf ahli dan staf khusus. Keberadaannya akan saya hapus. Untuk apa staf ahli dan staf khusus yang belum tentu ahli. Kita harus percaya struktur. Instruksinya sudah dikeluarkan Kementerian BUMN,” tegas Dahlan.

Larangan komisaris dan direksi BUMN memiliki staf ahli dan staf khusus tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN bernomor S-375/MBU.Wk/2011 tertanggal 5 Desember 2011. Dalam suratnya, Menteri BUMN meminta jabatan staf ahli dan staf khusus pada komisaris dan direksi BUMN sudah tidak adalah lagi paling lambat 1 Januari 2012 sedangkan staf ahli dan staf khusus yang diangkat pejabat di bawah direksi agar dihilangkan paling lambat 1 Juli 2012.

Melalui surat itu, Menteri BUMN juga meminta kepada BUMN hanya memiliki komite audit dan satu komite lainnya dengan keanggotaan masing-masing komite yang berasal dari luar dewan komisaris atau dewan pengawas maksimal dua orang. BUMN juga tidak boleh membentuk mengangkat karyawan BUMN menjadi anggota komite audit dan anggota komite lainnya. Aturan ini wajib dipenuhi BUMN paling lambat 1 Januari 2012. bagi BUMN yang menerbitkan obligasi tetap harus mematuhi kebijakan tersebut. Namun disesuaikan dengan peraturan pasar modal dan aturan di sektor BUMN tertentu tersebut.

Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin menambahkan anggota dewan komisaris dan pengawas BUMN hanya diperbolehkan untuk menjabat pada satu BUMN sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Selanjutnya, Kementerian BUMN akan melakukan penataan sesuai dengan kebijakan tersebut.

Mahmuddin mengingatkan agar seluruh kegiatan usaha BUMN harus direncanakan dengan baik dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) sehingga seluruh program kerja operasional BUMN dapat berjalan dengan baik dan efektif. Menurutnya, semua investasi yang ada dalam RKAP harus didukung dengan studi kelayakan atau setidaknya studi pendahuluan yang dilengkapi dengan skema pembiayaan yang baik.

“RKAP harus dibuat dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, serta pertumbuhan dan perkembangan nilai perusahaan yang berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), ketaatan kepada peraturan perundangan, serta dilengkapi dengan kajian hukum,” jelas Mahmuddin. []

*Majalah Camar Pelni Maret 2012

BUMN Harus Tolak intervensi*

Teks: Fauzi Djamal
Foto: Seno (Kementerian BUMN)

Presiden SBY menyebut salah satu persoalan BUMN, memiliki aset besar tetapi keuntungan yang diberikan kepada negara jauh di bawah harapan bahkan tertinggal dari BUMN negara lain. Pasti ada yang salah dan terjadi inefisiensi di tubuh BUMN.

Dahlan Iskan tak kuasa menolak permintaan Presiden saat diberikan tugas memimpin Kementerian BUMN. Perintah Presiden sangatlah jelas, melakukan reformasi dan transformasi serta menghentikan biaya tinggi di BUMN. Persoalan ini diharapkan mampu diperbaiki dalam masa 3 tahun sisa waktu kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menurut Dahlan, penyebab BUMN tidak maju salah satunya karena direksi tidak kompak. Penyebab direksi tidak kompak hampir 80 persen karena intervensi. Setidaknya ada dua bentuk intervensi yaitu intervensi yang datang sendiri dari luar atas inisiatif pihak luar, dan intervensi yang diundang oleh direksi BUMN.

“Untuk itu, segala bentuk intervensi harus dilawan karena membuat BUMN tidak maju. Kalau intervensi tersebut datang sendiri, kiatnya adalah bagaimana menghindarinya. Tapi jika intervensi karena diundang maka harus ada sanksi. Karenanya, jika ada direksi BUMN yang mengundang intervensi, akan saya pecat,” tegas Dahlan.

Ditambahkan Dahlan, direksi BUMN yang mengundang intervensi tujuannya beragam seperti ingin menjadi dirut, menggulingkan dirut, atau ingin mengamankan diri. Akibatnya, direksi BUMN tidak kompak karena sibuk memikirkan bagaimana menjadi dirut sehingga melupakan aksi korporasi yang semestinya dilakukan.

“Direksi BUMN harus punya akal untuk mencegah intervensi politik, intervensi baik dari Kementerian BUMN maupun dari pihak diluar korporasi. Intervensi dari luar tentu harus lebih diperkecil lagi. Kalau ada direksi yang tidak sanggup menjaga dirinya dari intervensi lebih baik mundur. Praktik intervensi terhadap BUMN sudah tidak zamannya lagi,” ujar mantan bos Jawa Pos Grup ini.

Dahlan berpendapat, daripada diintervensi pihak luar lebih baik dirinya yang mengintervensi direksi demi kebaikan perseroan. Untuk itu, Kementerian BUMN akan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada masing-masing BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi adalah nafas dari sebuah perusahaan, karena kalau terlalu dikekang itu namanya bukan korporasi tetapi instansi. Dengan memberikan keleluasan aksi korporasi maka BUMN yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban.

“Seperti yang disampaikan Presiden, hal yang prinsip dilakukan adalah jangan banyak mengintervensi BUMN. Biarlah perusahaan berkembang karena direksi BUMN bukan orang bodoh,” katanya.

Beri keleluasaan

Dahlan menjanjikan akan menciptakan iklim yang memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Ia juga akan memberikan lebih banyak lagi kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada BUMN dan mengurangi segala bentuk intervensi dan campur tangan Kementerian BUMN kepada BUMN.

“Saya percaya doktrin, orang yang dipercaya akan muncul rasa tanggung jawabnya. Makin besar kepercayaan diberikan, makin besar tanggung jawab yang muncul dalam dirinya. Makin tidak dipercaya, dia semakin tidak bertanggungjawab. Ujung-ujungnya tidak produktif,” jelas pria berkacamata ini.

Dahlan mengakui saat menjadi Dirut PLN sangat happy dan menikmati pekerjaannya karena diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam mengelola PLN. Tak terbayangkan, jika Menteri BUMN bukan Mustafa Abubakar, belum tentu dirinya bisa optimal berkiprah di PLN.

“Saya betul-betul merasakan bimbingan dan kelonggaran Pak Mustafa dalam memberikan keleluasan dan bimbingan kepada saya. Tidak mungkin saya bisa berbuat banyak di PLN kalau situasi yang diciptakan dan iklim yang diciptakan Pak Mustafa tidak memungkinkan untuk berkembang seperti itu, sehingga sebetulnya saya tidak bisa berbuat apa-apa selain karena iklim yang sudah diciptakan itu,” ungkap Dahlan.

Iklim yang sudah berikan Pak Mustafa, lanjutnya, akan terus ditingkatkan sehingga nanti aksi-aksi korporasi BUMN harus besar lagi. Segala bentuk intervensi Kementerian BUMN juga akan terus dikurangi. Sebagai langkah kongketnya, ia akan mengurangi hingga 50 persen lalu lintas surat-menyurat antara Kementerian BUMN dengan BUMN, jumlah laporan jumlah laporan yang diminta oleh Kementerian BUMN kepada BUMN juga harus berkurang 50 persen, serta jumlah rapat-rapat harus turun 50 persen. Sebab, iklim seperti ini yang ideal untuk BUMN. []

*Majalah Camar PELNI Edisi 14 Desember 2011

Gebrakan Baru Menteri Dahlan Iskan*

Teks: Fauzi Djamal
Foto: Seno (Kementerian BUMN)


Terpilihnya Dahlan Iskan membawa semangat baru mengingat ekspektasi masyarakat terhadap BUMN semakin tinggi. Berpengalaman di korporasi swasta dan berpikiran out of the box, BUMN diyakini akan lebih bersinar di masa datang.

Gelombang perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) menghempas Kementerian BUMN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN yang baru menggantikan Mustafa Abubakar. Hal ini disampaikan Presiden saat pengumuman reshuffle kabinet pada 18 Oktober malam di Istana Negara, Jakarta.

Faktor kesehatan Mustafa Abubakar memang menjadi alasan Presiden menyerahkan kepemimpinan Kementerian BUMN kepada Dahlan Iskan. Sebab, sejak dua bulan terakhir Mustafa Abubakar harus menjalani perawatan akibat sakit jantung yang menderanya. Praktis, upaya transformasi BUMN dan realisasi program kerja Kementerian BUMN terhambat.

Tapi Presiden juga menyebutkan beberapa hal penting di balik pergantian Menteri BUMN. Di antaranya soal kinerja BUMN yang belum maksimal dan tertinggal dari BUMN negara lain, sementara biaya operasinal sangat tinggi. Hal ini dinilai SBY sebagai bentuk inefisiensi dan pemborosan. Karenanya harus dilakukan reformasi dan transformasi di jajaran BUMN serta menghentikan biaya tinggi di BUMN. Presiden menekannya agar sisa waktu tiga tahun ke depan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membenahi masalah itu.

Menanggapi keinginan Presiden, Dahlan Iskan pun menyatakan kesanggupannnya. Ia pun bertindak cepat dengan menyiapkan sejumlah program jangka pendek untuk internal kementerian maupun pembinaan BUMN. Sebagai orang yang besar di korporasi swasta lalu dipercaya sebagai Direktur Utama PT PLN, Dahlan menyakini kendala terbesar yang mengganggu optimalisasi kerja BUMN adalah birokrasi.

Jurus pangkas langsung dilancarkan. Selepas pelantikan dan serah terima jabatan Menteri BUMN dari Mustafa Abubakar, Dahlan ingin segera memangkas prosedur kerja Kementerian BUMN yang dinilai menghambat kerja BUMN. Hal ini diterjemahkan ke dalam aksi nyata yaitu pengurangan surat dari BUMN ke kementerian hingga 50 persen, jumlah laporan yang diminta oleh Kementerian BUMN dari BUMN harus berkurang 50 persen, jumlah rapat-rapat harus turun 50 persen.

“Iklim ini yang ideal untuk BUMN dan saya mohon izin untuk melakukannya. Saya mohon kepada teman di Kementerian BUMN jangan sering-sering minta laporan kepada BUMN, karena sekarang harusnya waktunya bekerja. Jangan menganggap kalau sudah berkirim surat itu sudah bekerja, jangan menganggap kalau sudah membuat laporan itu sudah berkerja, jangan menganggap kalau sudah rapat itu sudah bekerja,” kata Dahlan Iskan saat serah terima jabatan Menteri BUMN dari Mustafa Abubakar di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Rapat-rapat maupun undangan ke kementerian, lanjut Dahlan, akan dikurangi semaksimal mungkin. Aksi-aksi korporasi harus ditingkatkan dan apa saja yang menghalangi aksi korporasi akan dipecahkan bersama-sama antara BUMN dan kementerian.

Out of the box

Banyak pihak menyakini, penempatan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN sangatlah tepat. Selain berpengalaman di korporasi swasta dan mampu melakukan perubahan radikal di PLN, Dahlan juga memiliki gaya kepemimpinan out of the box. Buktinya, belum sepekan jadi Menteri BUMN, Dahlan membuat gebrakan baru. Caranya dengan menginstruksikan melakukan rapat internal secara sentak di setiap BUMN dan Kementerian BUMN. Tujuannya agar proses pengambilan keputusan disederhanakan sehingga keputusan bisa diambil dengan cepat.

“Rapat Pimpinan Kementerian BUMN berlangsung setiap Selasa pukul 07.00, dan semua persoalan dibicarakan dan diputuskan. Seluruh BUMN juga diinstruksikan menggelar rapat direksi pada waktu yang sama. Tidak ada alasan bagi direksi dan komisaris tidak ikut rapat. Tidak ada pula alasan rapat ditiadakan. Jadi pada saat yang bersamaan tidak ada direksi atau komisaris BUMN yang keluar kantor. Semuanya fokus rapat,” ujar pria kelahiran Magetan, 17 Agustus 1951 ini.

Menurut Dahlan, penyeragaman waktu rapat itu agar masing-masing BUMN dapat berlangsung efektif dan tidak terganggu oleh keperluan lain yang menyangkut koordinasi dengan Kementerian BUMN. Dengan begitu terjadi kesamaan seluruh BUMN yaitu, Senin konsolidasi internal, Selasa rapat manajemen, sehingga efektif bekerja adalah Rabu, Kamis dan Jumat. Sedangkan dua hari lainnya Sabtu dan Minggu dapat digunakan untuk peninjauan ataupun peresmian proyek-proyek.

Dijelaskan Dahkan, meninjau atau meresmikan proyek jangan di hari Rabu atau Kamis, tidak efektif karena merupakan hari kerja. Kebiasaan menggelar rapat Selasa setiap pekan sudah dilakukannya sejak menjabat sebagai Dirut PLN. Hasilnya cukup efektif menekan inefisiensi. Pengetatan pelaksanaan rapat di BUMN merupakan bagian dari program prioritas membenahi BUMN.

Rapat juga tidak harus selalu dalam artian hadir bersama, bisa memanfaatkan teknologi seperti teleconference maupun Blackberry Massanger Group. Dahlan juga memangkas sejumlah kewenangan yang selama ini melekat di kementerian dan menyerahkannya kepada komisaris dan direksi masing-masing BUMN.

Tidak protokoler

Selain model kepemimpinan out of the box, Dahlan juga dikenal tak memperdulikan aturan protokoler dan selalu berpakaian kasual. Ini buktikannya saat serah terima jabatan Menteri BUMN. Saat memasuki ruangan serah terima jabatan di lantai 21 Gedung Kementerian BUMN, ia datang dengan mengenakan baju putih yang dilipat lengannya hingga siku, dua kancing teratas kemejanya dibiarkan terbuka, dan tak ketinggalan, sepatu kets hitam yang selalu dipakainya kemana-mana.

Penampilan Dahlan kontras dengan puluhan direktur utama dan komisaris utama BUMN yang hadir saat itu. Mereka mengenakan setelan jas lengkap. Bahkan Mustafa Abubakar, menteri yang digantikan, juga tampil formal dan resmi, lengkap dengan teks pidato yang dipersiapkan dengan baik, dan dibaca kata per kata seluruhnya.

Uniknya, selepas pelantikan sebagai menteri oleh Presiden di Istana Negara, Dahlan mengajak Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin satu mobil menuju Kementerian BUMN dengan menggunakan mobil pribadinya. Tanpa pengawalan, Dahlan sendiri yang duduk di kursi sopir dan di sebelahnya Mahmuddin Yasin.

Selama perjalanan, ia bersama wakilnya melakukan diskusi tentang bagaimana pengelolaan BUMN ke depan. Diskusi juga menyangkut tentang pembagian tugas. Dahlan mengaku menginginkan hubungan yang harmonis dengan wakilnya, sehingga bisa bekerjasama dan memimpin Kementerian BUMN. Sebaliknya, ia sangat tidak menginginkan adanya perpecahan ataupun konflik antaranya dirinya dengan wakil menteri seperti konflik antara gubernur dan wakilnya usai terpilih dalam pilkada.

Ia juga bertekad tidak akan memakai staf khusus karena lebih percaya struktur. Kepercayaan penuh diberikan kepada Wakil Menteri, seluruh Deputi, para Asdep, serta Komisaris dan Direksi BUMN. Semua akan dipercaya sepenuhnya sampai ditemukan bukti bahwa dia tidak bisa dipercaya. Jika diketahui dia tidak bisa dipercaya, yang bersangkutan itu yang akan diganti.

“Seperti di PLN saya tidak punya staf khusus, tidak punya staf ahli. Hal itu menimbulkan kekompakan yang sangat luar biasa di internal, karena tidak ada jarak antara saya dengan struktur dan struktur merasa dipercaya. Saya percaya doktrin, orang yang dipercaya akan muncul rasa tanggung jawabnya,” ucap pria berkacamata ini.

Bagi Dahlan, makin besar kepercayaan diberikan, makin besar tanggung jawab yang muncul dalam dirinya. Makin tidak dipercaya, dia semakin tidak bertanggungjawab. Ujung-ujungnya tidak produktif. Prinsip inilah yang akan diterapkan dalam pengelolaan BUMN. Semoga saja. []

*Majalah Camar PELNI Edisi 14 Desember 2011