BUMN Harus Tolak intervensi*

Teks: Fauzi Djamal
Foto: Seno (Kementerian BUMN)

Presiden SBY menyebut salah satu persoalan BUMN, memiliki aset besar tetapi keuntungan yang diberikan kepada negara jauh di bawah harapan bahkan tertinggal dari BUMN negara lain. Pasti ada yang salah dan terjadi inefisiensi di tubuh BUMN.

Dahlan Iskan tak kuasa menolak permintaan Presiden saat diberikan tugas memimpin Kementerian BUMN. Perintah Presiden sangatlah jelas, melakukan reformasi dan transformasi serta menghentikan biaya tinggi di BUMN. Persoalan ini diharapkan mampu diperbaiki dalam masa 3 tahun sisa waktu kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menurut Dahlan, penyebab BUMN tidak maju salah satunya karena direksi tidak kompak. Penyebab direksi tidak kompak hampir 80 persen karena intervensi. Setidaknya ada dua bentuk intervensi yaitu intervensi yang datang sendiri dari luar atas inisiatif pihak luar, dan intervensi yang diundang oleh direksi BUMN.

“Untuk itu, segala bentuk intervensi harus dilawan karena membuat BUMN tidak maju. Kalau intervensi tersebut datang sendiri, kiatnya adalah bagaimana menghindarinya. Tapi jika intervensi karena diundang maka harus ada sanksi. Karenanya, jika ada direksi BUMN yang mengundang intervensi, akan saya pecat,” tegas Dahlan.

Ditambahkan Dahlan, direksi BUMN yang mengundang intervensi tujuannya beragam seperti ingin menjadi dirut, menggulingkan dirut, atau ingin mengamankan diri. Akibatnya, direksi BUMN tidak kompak karena sibuk memikirkan bagaimana menjadi dirut sehingga melupakan aksi korporasi yang semestinya dilakukan.

“Direksi BUMN harus punya akal untuk mencegah intervensi politik, intervensi baik dari Kementerian BUMN maupun dari pihak diluar korporasi. Intervensi dari luar tentu harus lebih diperkecil lagi. Kalau ada direksi yang tidak sanggup menjaga dirinya dari intervensi lebih baik mundur. Praktik intervensi terhadap BUMN sudah tidak zamannya lagi,” ujar mantan bos Jawa Pos Grup ini.

Dahlan berpendapat, daripada diintervensi pihak luar lebih baik dirinya yang mengintervensi direksi demi kebaikan perseroan. Untuk itu, Kementerian BUMN akan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada masing-masing BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi adalah nafas dari sebuah perusahaan, karena kalau terlalu dikekang itu namanya bukan korporasi tetapi instansi. Dengan memberikan keleluasan aksi korporasi maka BUMN yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban.

“Seperti yang disampaikan Presiden, hal yang prinsip dilakukan adalah jangan banyak mengintervensi BUMN. Biarlah perusahaan berkembang karena direksi BUMN bukan orang bodoh,” katanya.

Beri keleluasaan

Dahlan menjanjikan akan menciptakan iklim yang memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Ia juga akan memberikan lebih banyak lagi kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada BUMN dan mengurangi segala bentuk intervensi dan campur tangan Kementerian BUMN kepada BUMN.

“Saya percaya doktrin, orang yang dipercaya akan muncul rasa tanggung jawabnya. Makin besar kepercayaan diberikan, makin besar tanggung jawab yang muncul dalam dirinya. Makin tidak dipercaya, dia semakin tidak bertanggungjawab. Ujung-ujungnya tidak produktif,” jelas pria berkacamata ini.

Dahlan mengakui saat menjadi Dirut PLN sangat happy dan menikmati pekerjaannya karena diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam mengelola PLN. Tak terbayangkan, jika Menteri BUMN bukan Mustafa Abubakar, belum tentu dirinya bisa optimal berkiprah di PLN.

“Saya betul-betul merasakan bimbingan dan kelonggaran Pak Mustafa dalam memberikan keleluasan dan bimbingan kepada saya. Tidak mungkin saya bisa berbuat banyak di PLN kalau situasi yang diciptakan dan iklim yang diciptakan Pak Mustafa tidak memungkinkan untuk berkembang seperti itu, sehingga sebetulnya saya tidak bisa berbuat apa-apa selain karena iklim yang sudah diciptakan itu,” ungkap Dahlan.

Iklim yang sudah berikan Pak Mustafa, lanjutnya, akan terus ditingkatkan sehingga nanti aksi-aksi korporasi BUMN harus besar lagi. Segala bentuk intervensi Kementerian BUMN juga akan terus dikurangi. Sebagai langkah kongketnya, ia akan mengurangi hingga 50 persen lalu lintas surat-menyurat antara Kementerian BUMN dengan BUMN, jumlah laporan jumlah laporan yang diminta oleh Kementerian BUMN kepada BUMN juga harus berkurang 50 persen, serta jumlah rapat-rapat harus turun 50 persen. Sebab, iklim seperti ini yang ideal untuk BUMN. []

*Majalah Camar PELNI Edisi 14 Desember 2011

Gebrakan Baru Menteri Dahlan Iskan*

Teks: Fauzi Djamal
Foto: Seno (Kementerian BUMN)


Terpilihnya Dahlan Iskan membawa semangat baru mengingat ekspektasi masyarakat terhadap BUMN semakin tinggi. Berpengalaman di korporasi swasta dan berpikiran out of the box, BUMN diyakini akan lebih bersinar di masa datang.

Gelombang perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) menghempas Kementerian BUMN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN yang baru menggantikan Mustafa Abubakar. Hal ini disampaikan Presiden saat pengumuman reshuffle kabinet pada 18 Oktober malam di Istana Negara, Jakarta.

Faktor kesehatan Mustafa Abubakar memang menjadi alasan Presiden menyerahkan kepemimpinan Kementerian BUMN kepada Dahlan Iskan. Sebab, sejak dua bulan terakhir Mustafa Abubakar harus menjalani perawatan akibat sakit jantung yang menderanya. Praktis, upaya transformasi BUMN dan realisasi program kerja Kementerian BUMN terhambat.

Tapi Presiden juga menyebutkan beberapa hal penting di balik pergantian Menteri BUMN. Di antaranya soal kinerja BUMN yang belum maksimal dan tertinggal dari BUMN negara lain, sementara biaya operasinal sangat tinggi. Hal ini dinilai SBY sebagai bentuk inefisiensi dan pemborosan. Karenanya harus dilakukan reformasi dan transformasi di jajaran BUMN serta menghentikan biaya tinggi di BUMN. Presiden menekannya agar sisa waktu tiga tahun ke depan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membenahi masalah itu.

Menanggapi keinginan Presiden, Dahlan Iskan pun menyatakan kesanggupannnya. Ia pun bertindak cepat dengan menyiapkan sejumlah program jangka pendek untuk internal kementerian maupun pembinaan BUMN. Sebagai orang yang besar di korporasi swasta lalu dipercaya sebagai Direktur Utama PT PLN, Dahlan menyakini kendala terbesar yang mengganggu optimalisasi kerja BUMN adalah birokrasi.

Jurus pangkas langsung dilancarkan. Selepas pelantikan dan serah terima jabatan Menteri BUMN dari Mustafa Abubakar, Dahlan ingin segera memangkas prosedur kerja Kementerian BUMN yang dinilai menghambat kerja BUMN. Hal ini diterjemahkan ke dalam aksi nyata yaitu pengurangan surat dari BUMN ke kementerian hingga 50 persen, jumlah laporan yang diminta oleh Kementerian BUMN dari BUMN harus berkurang 50 persen, jumlah rapat-rapat harus turun 50 persen.

“Iklim ini yang ideal untuk BUMN dan saya mohon izin untuk melakukannya. Saya mohon kepada teman di Kementerian BUMN jangan sering-sering minta laporan kepada BUMN, karena sekarang harusnya waktunya bekerja. Jangan menganggap kalau sudah berkirim surat itu sudah bekerja, jangan menganggap kalau sudah membuat laporan itu sudah berkerja, jangan menganggap kalau sudah rapat itu sudah bekerja,” kata Dahlan Iskan saat serah terima jabatan Menteri BUMN dari Mustafa Abubakar di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Rapat-rapat maupun undangan ke kementerian, lanjut Dahlan, akan dikurangi semaksimal mungkin. Aksi-aksi korporasi harus ditingkatkan dan apa saja yang menghalangi aksi korporasi akan dipecahkan bersama-sama antara BUMN dan kementerian.

Out of the box

Banyak pihak menyakini, penempatan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN sangatlah tepat. Selain berpengalaman di korporasi swasta dan mampu melakukan perubahan radikal di PLN, Dahlan juga memiliki gaya kepemimpinan out of the box. Buktinya, belum sepekan jadi Menteri BUMN, Dahlan membuat gebrakan baru. Caranya dengan menginstruksikan melakukan rapat internal secara sentak di setiap BUMN dan Kementerian BUMN. Tujuannya agar proses pengambilan keputusan disederhanakan sehingga keputusan bisa diambil dengan cepat.

“Rapat Pimpinan Kementerian BUMN berlangsung setiap Selasa pukul 07.00, dan semua persoalan dibicarakan dan diputuskan. Seluruh BUMN juga diinstruksikan menggelar rapat direksi pada waktu yang sama. Tidak ada alasan bagi direksi dan komisaris tidak ikut rapat. Tidak ada pula alasan rapat ditiadakan. Jadi pada saat yang bersamaan tidak ada direksi atau komisaris BUMN yang keluar kantor. Semuanya fokus rapat,” ujar pria kelahiran Magetan, 17 Agustus 1951 ini.

Menurut Dahlan, penyeragaman waktu rapat itu agar masing-masing BUMN dapat berlangsung efektif dan tidak terganggu oleh keperluan lain yang menyangkut koordinasi dengan Kementerian BUMN. Dengan begitu terjadi kesamaan seluruh BUMN yaitu, Senin konsolidasi internal, Selasa rapat manajemen, sehingga efektif bekerja adalah Rabu, Kamis dan Jumat. Sedangkan dua hari lainnya Sabtu dan Minggu dapat digunakan untuk peninjauan ataupun peresmian proyek-proyek.

Dijelaskan Dahkan, meninjau atau meresmikan proyek jangan di hari Rabu atau Kamis, tidak efektif karena merupakan hari kerja. Kebiasaan menggelar rapat Selasa setiap pekan sudah dilakukannya sejak menjabat sebagai Dirut PLN. Hasilnya cukup efektif menekan inefisiensi. Pengetatan pelaksanaan rapat di BUMN merupakan bagian dari program prioritas membenahi BUMN.

Rapat juga tidak harus selalu dalam artian hadir bersama, bisa memanfaatkan teknologi seperti teleconference maupun Blackberry Massanger Group. Dahlan juga memangkas sejumlah kewenangan yang selama ini melekat di kementerian dan menyerahkannya kepada komisaris dan direksi masing-masing BUMN.

Tidak protokoler

Selain model kepemimpinan out of the box, Dahlan juga dikenal tak memperdulikan aturan protokoler dan selalu berpakaian kasual. Ini buktikannya saat serah terima jabatan Menteri BUMN. Saat memasuki ruangan serah terima jabatan di lantai 21 Gedung Kementerian BUMN, ia datang dengan mengenakan baju putih yang dilipat lengannya hingga siku, dua kancing teratas kemejanya dibiarkan terbuka, dan tak ketinggalan, sepatu kets hitam yang selalu dipakainya kemana-mana.

Penampilan Dahlan kontras dengan puluhan direktur utama dan komisaris utama BUMN yang hadir saat itu. Mereka mengenakan setelan jas lengkap. Bahkan Mustafa Abubakar, menteri yang digantikan, juga tampil formal dan resmi, lengkap dengan teks pidato yang dipersiapkan dengan baik, dan dibaca kata per kata seluruhnya.

Uniknya, selepas pelantikan sebagai menteri oleh Presiden di Istana Negara, Dahlan mengajak Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin satu mobil menuju Kementerian BUMN dengan menggunakan mobil pribadinya. Tanpa pengawalan, Dahlan sendiri yang duduk di kursi sopir dan di sebelahnya Mahmuddin Yasin.

Selama perjalanan, ia bersama wakilnya melakukan diskusi tentang bagaimana pengelolaan BUMN ke depan. Diskusi juga menyangkut tentang pembagian tugas. Dahlan mengaku menginginkan hubungan yang harmonis dengan wakilnya, sehingga bisa bekerjasama dan memimpin Kementerian BUMN. Sebaliknya, ia sangat tidak menginginkan adanya perpecahan ataupun konflik antaranya dirinya dengan wakil menteri seperti konflik antara gubernur dan wakilnya usai terpilih dalam pilkada.

Ia juga bertekad tidak akan memakai staf khusus karena lebih percaya struktur. Kepercayaan penuh diberikan kepada Wakil Menteri, seluruh Deputi, para Asdep, serta Komisaris dan Direksi BUMN. Semua akan dipercaya sepenuhnya sampai ditemukan bukti bahwa dia tidak bisa dipercaya. Jika diketahui dia tidak bisa dipercaya, yang bersangkutan itu yang akan diganti.

“Seperti di PLN saya tidak punya staf khusus, tidak punya staf ahli. Hal itu menimbulkan kekompakan yang sangat luar biasa di internal, karena tidak ada jarak antara saya dengan struktur dan struktur merasa dipercaya. Saya percaya doktrin, orang yang dipercaya akan muncul rasa tanggung jawabnya,” ucap pria berkacamata ini.

Bagi Dahlan, makin besar kepercayaan diberikan, makin besar tanggung jawab yang muncul dalam dirinya. Makin tidak dipercaya, dia semakin tidak bertanggungjawab. Ujung-ujungnya tidak produktif. Prinsip inilah yang akan diterapkan dalam pengelolaan BUMN. Semoga saja. []

*Majalah Camar PELNI Edisi 14 Desember 2011